Perda No.2 Th 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2007
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi

b. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. bahwa untuk sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di nagari, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pokok—Pokok Pemerintahan Nagari

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negera Nomor 4437)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 )

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT Dan GUBERNUR SUMATERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Propinsi.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dilingkungan Propinsi Sumatera Barat.

7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Wali nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari.

10. Jorong atau dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari.

11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam memberdayakan masyarakat.

13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaian perselisihan sako dan pusako.

14. Anak Nagari adalah warga masyarakat yang ada di nagari dan di rantau. Inilah anak-nagari nan dari rantau

15. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak.

16. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.

17. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB II

NAGARI DAN WILAYAH NAGARI

Pasal 2
Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat.

Pasal 3
Wilayah Nagari, meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun dan dan diakui sepanjang adat.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 4
(1) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaran urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

(2) Pemerintah Nagari sebagai pemerintah terendah berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5
(1). Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI

(2). Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari dan BAMUS NAGARI diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6
(1). Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

(2). Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan perangkat lainnya.

(3). Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7
(1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipilih langsung oleh warga masyarakat nagari.

(2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Tata cara penetapan calon Wali Nagari, calon pemilih dan pemilihan Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

Bagian Kedua Kewenangan
Pasal 8

Kewenangan Nagari mencakup :

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Pasal 9

(1) Penyerahan sebahagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatan pelayanan, peran serta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari.

(2) Penyerahan kewenangan dari Kabupaten/ Kota kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati / Walikota.

Pasal 10

(1) Wali Nagari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan menyusun Rencana Kerja pembangunan Nagari (RKPN) tiap tahun.

(2) Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati/ WaliWalikota melalui Camat.

(3) Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI.

Pasal 11

Tugas, wewenang, Kewajiban dan Hak Wali Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga BAMUS NAGARI

Pasal 12

(1) Anggota BAMUS NAGARI terdiri dari unsur Ninik Mamak / tokoh adat /kepala suku, Alim Ulama / Tokoh Agama, Cadiak Pandai /cendikiawan, Bundo Kanduang /Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan mempertimbangkan representasi Jorong yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Masa jabatan anggota BAMUS NAGARI adalah 6 ( enam ) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pimpinan BAMUS NAGARI dipilih dari dan oleh Anggota BAMUS NAGARI.

(4) Jumlah Anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 ( lima ) orang dan paling banyak 11 ( sebelas ) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

(5) Tata cara penetapan calon, pemilihan calon dan pemilihan anggota BAMUS NAGARI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak BAMUS NAGARI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PERATURAN NAGARI

Pasal 14

(1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama BAMUS NAGARI

(2) Peraturan Nagari dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat.

(4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Setiap Peraturan Nagari harus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati / Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sebelum ditetapkan.

(6) Tata cara penyusunan peraturan nagari diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/ Kota dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan atau Keputusan Wali Nagari.

BAB V
KEUANGAN NAGARI

Bagian Kesatu Harta Kekayaan

Pasal 16

Harta Kekayaan Nagari meliputi :

a. Pasar nagari.

b. Tanah lapang atau tempat rekreasi nagari.

c. Balai, Mesjid dan/atau Surau nagari.

d. Tanah, hutan, sungai, kolam dan /atau laut yang menjadi ulayat nagari.

e. Bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum.

f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Pasal 17

(1) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari.

(2) Sebelum Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Pemerintah Nagari melakukan konsultasi / koordinasi dengan KAN.

Pasal 18

(1) Harta kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dikelola oleh pihak lain, setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari.

(2) Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diatur kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan nagari.

(3) Pengelolaan, pemanfaatan dan pembagian hasil harta kekayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut Peraturan Nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua APB Nagari

Pasal 19

(1) APB Nagari terdiri dari bagian pendapatan Nagari, Belanja Nagari dan Pembiayaan.

(2) Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari.

(3) Wali Nagari bersama BAMUS NAGARI menetapkan APB Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.

Pasal 20

Pedoman penyusunan APB Nagari, Perubahan APB Nagari, perhitungan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati / Walikota.

Bagian Ketiga Pendapatan

Pasal 21

Pendapatan dan Penerimaan Nagari meliputi :

1. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari :

a. Hasil kekayaan nagari

b. Hasil usaha nagari.

c. Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di nagari

d. Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat.

e. Hasil gotong royong

f. Lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.

2. Penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah, terdiri dari:

a. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus) untuk nagari dan dari Retribusi Kabupaten/Kota sebahagian diperuntukan bagi nagari.

b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk nagari paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus ), yang pembagian untuk setiap nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari.

c. Pembiayaan atau pelaksanaan Tugas Pembantuan.

d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Bagian dari hasil penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dari nagari.

3. Penerimaan lain-lain, terdiri dari :

a. Sumbangan pihak ketiga

b. Pinjaman Nagari.

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.

d. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 22

(1) Untuk meningkatkan pendapatan nagari, Pemerintahan Nagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari yang berkedudukan di nagari dan dapat membuka cabang di rantau.

(2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

(3) Untuk pengembangan ekonomi anak nagari dapat dihimpun permodalan dengan mengerahkan potensi yang ada di nagari dan di rantau.

Pasal 23

(1) Sumber-sumber pendapatan dan penerimaan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikelola melalui APB Nagari .

(2) Ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Wali Nagari berdasarkan persetujuan BAMUS NAGARI dan pertimbangan KAN, dapat menerima bantuan dan lain-lain pemberian dari berbagai sumber.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak, apabila merusak dan menggoyahkan sendi kehidupan Adat dan Syarak di Nagari yang bersangkutan

BAB VI

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 25

(1) Pemerintahan Nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapus, dan atau digabung setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu, serta tidak merusak kelestarian adat / struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut.

(2) Tata cara dan kriteria pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan pemerintahan nagari serta pengalihan aset diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Keberadaan KAN pada Pemerintahan Nagari yang dimekarkan, dihapus dan atau digabung diatur dengan Paraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 26

Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Pasal 27

(1) Wali Nagari secara bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan antar nagari setelah mendapat persetujuan dan BAMUS NAGARI.

(2) Bentuk dan Tata Cara kerjasama nagari-nagari antar Kabupaten/Kota diatur bersama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(3) Bila terjadi perselisihan antar nagari dalam 2 ( dua ) Kabupaten/Kota atau lebih, diselesaikan secara bersama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur .

(4) Kerjasama Nagari dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Nagari

BAB VIII

KERAPATAN ADAT NAGARI ( KAN )

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 28

KAN berkendudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.

Bagian Kedua

Pasal 29

Tugas dan fungsi, susunan dan kedudukan serta hak dan kewajiban KAN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

BAB IX
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

(1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintahan nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana, sumber daya manusia serta pembiayaannya.

(2) Pemerintah nagari dapat menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai dengan pemberian sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pembiayaannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi meliputi :

1. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan

2. Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi

3. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

4. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

5. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala propinsi

7. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari pada nagari-nagari tertentu

8. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan tingkat Propinsi

9. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan di nagari skala Propinsi.

BAB XI
PELAKSANAAN, PENEGAKAN DAN SANKSI

Pasal 32

(1) Seluruh warga masyarakat anak nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari.

(2) Seluruh warga masyarakat anak nagari mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam hal penegakan untuk terlaksananya dengan baik nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari.

(3) Pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salingka nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari.

(4) Tata cara pelaksanaan, penegakan dan sanksi sebagaimana ayat (1),(2) dan (3) diatur secara teknis dengan Peraturan Nagari dan mengacu kepada pedoman yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Desa, desa eks transmigrasi yang telah beralih statusnya menjadi nagari, maka harta kekayaan sepenuhnya dialihkan menjadi kekayaan nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari.

(2) Pengawasan terhadap pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BAMUS NAGARI, KAN dan masyarakat nagari.

Pasal 34

Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berada di Kabupaten, segera menyesuaikan menjadi sistim Pemerintahan Nagari sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Lembaga Perwakilan Permusyawaratan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebutannya disesuaikan dengan lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

BAB XIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan adat istiadat.

(2) Pembinaan dan pelestarian adat istiadat dilakukan oleh masyarakat adat, pemangku adat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Propinsi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengaturan Pemerintahan Nagari.

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari di Propinsi Sumatera Barat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 30 – 1 – 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di P a d a n g
pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH

dto
DRS.H.YOHANNES DAHLAN PEMBINA UTAMA MADYA NIP.410003662 LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 NOMOR

About these ads

Satu Tanggapan

  1. thanks a lot

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: