Hak Ulayat Laut Minangkabau

Nelayan Punggasan; Potret Hukum Rakyat Dalam Mengelola Ulayat Laut

Sumber: http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog/

Pendahuluan

Beberapa tahun yang lalu, ketika penulis masih menjadi voluntir di LBH Padang, penulis menugaskan diri dan sekaligus ditugaskan tinggal bersama nelayan di Nagari Punggasan, Kab. Pesisir Selatan, Minangkabau. Kenapa penulis memakai istilah menugaskan diri sendiri, begini ceritanya. Ada banyak tulisan dan literatur yang membahas tentang nagari beserta ulayatnya di Minangkabau, baik yang ditulis oleh anak nagari sendiri maupun yang ditulis oleh orang asing. Tetapi tidak banyak tulisan itu yang membahas implementasi hukum adat dalam mengelola lautan. Berbagai tulisan itu membahas hukum adat yang berlaku pada daratan. Padahal satu sisi barat Minangkabau, berbatasan langsung dengan pantai barat Sumatera, mulai dari Indopuro di bagian selatan yang berbatasan dengan Bengkulu, sampai ke Air Bangis diujung utara yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Disepanjang garis itu, pada suatu masa kejayaan Minangkabau, terdapat nagari-nagari maritim yang telah berinteraksi dengan perdagangan internasional seperti Indopuro, Padang, Pariaman, Tiku, Katiagan, dan Air Bangis. Tetapi kenapa sedikit sekali yang tertarik menuliskan aturan mereka.

Kenyataan inilah yang menggelitik penulis untuk membuat sebuah TOR kegiatan yang penulis usulkan pada para pimpinan di LBH Padang saat itu. Penulis ingin berkeliling nagari melihat semua fakta maritim itu. Setelah melalui diskusi, TOR itu disetujui dan mendapat dukungan dari YLBHI di luar support pendanaan rutin.

Sesungguhnya tulisan ini telah diterbitkan oleh LBH Padang dalam dua buku, buku pertama berjudul “Kembali ke Nagari; Batuka Baruak Jo Cigak” yang di editori oleh Ajo Zenwen yang alhamdulillah menuliskan nama-nama para kontributor tulisan-tulisan yang kemudian membentuk buku itu. Fersi ubdate dari laporan ini diterbitkan oleh LBH Padang dalam buku yang berjudul “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (kekayaan nagari menatap masa depan). Penulis buku ini disebutkan LBH Padang dengan editornya Tim LBH Padang.

Penampilan tulisan ini selaian dimaksudkan untuk penyebarluasan, juga pengobat kerinduan penulis pada nagari Punggasan.

Nagari Punggasan Dalam Lintasan Sejarah

Secara geneologis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kab. Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Indopuro umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kab. Solok. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisia Banda Sapuluah.

Menurut cerita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, bahwa yang menemukan dan mempelopori perpindahan penduduk dari Alam Surambi sungai Pagu ke Nagari Punggasan adalah “Inyiak Dubalang Pak Labah”. Beliau adalah seorang Dubalang/Keamanan dalam salah satu suku di Alam Surambi Sungai Pagu yang suka berpetualang mencari daerah-daerah baru.

Berdasarkan kesepakatan rapat Ninik Mamak Alam Surambi Sungai Pagu, dikirimlah rombongan untuk meninjau wilayah temuan Dubalang Pak Labah. Sesampai di bukit Sikai perjalanan tim peninjau diteruskan kearah hilir melalui bukit Kayu Arang, tempat yang ditandai oleh Dubalang Pak Labah dengan membakar sebatang kayu. Ketika malam datang, rombongan beristirahat di bawah sebatang kayu lagan kecil dan daerah tempat beristirahat tersebut kemudian diberi nama “Lagan Ketek” . Kesokan harinya perjalanan dilanjutkan dan bertemu dengan sebatang kayu lagan yang besar. Daerah tersebut kemudian dinamakan “Lagan Gadang”. Rombongan meneruskan perjalanan sampai kesebuah padang yang banyak ditumbuhi oleh kayu dikek. Dari situ mereka melihat juga sebatang pohon embacang, sehingga kedua tempat tersebut dinamai “Kampung Padang Dikek” dan “Kampung Ambacang”. Perpindahan penduduk dari Alam Surambi Sungai Pagu, terbagi atas dua rombongan besar, dimana rombongan pertama berangkat lebih dulu.

a.Perjalanan Rombongan Pertama

Dari Alam Surambi Sungai Pagu, rombongan pertama kali sampai didaerah “Bukit Sikai”. Karena daerah tersebut sangat jauh dari sungai, rombongan pertama untuk beberapa hari kemudian turun kedaerah “Kampung Akat”. Atas keepakatan bersama, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri arah peninjauan dahulu yaitu kembali ke bukit Sikai melalui Bukit kayu Arang lalu turun ke Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Didua daerah itulah pertama kali taratak dipancang.

Karena berbagai kesulitan berupa gangguan binantang gajah, rombongan kembali ke Bukuit Sikai dan turun kebalik bukit tersebut dan sampai di “Bukit Runcing”. Meskipun daerah Bukit Runcing cuma cocok untuk peladangan, rombongan pertama tetap bertahan hingga beberapa kali masa tanam dan sampai kemudian didaerah itu penduduk membuat “pandam pekuburan pertama”. Didaerah Bukit Runcing itu pula terdapat satu lubuk/telaga yang dinamakan “Lubuk Niat”.

Karena berbagai kesulitan, maka kemudian rombongan penduduk kembali menuju Kampung Akat dan setelah beberapa waktu kemudian bergerak lagi menuju arah “Talata”, melalui “Bukit Karang Putih”. Dari Bukit Karang Putih, perjalanan diteruskan melalui “Gunung Merantih Terpanggang”. Di Talata, penduduk sempat membuat mesjid pertama dan terdapat pula pandam pekuburan. Sehingga sampai sekarang terkenal julukan “Lubuk Mesjid di Talata”. Sebagian penduduk ada yang meneruskan perjalanan menuju arah hulu “Air haji” melalui “Bukit Sambung” dan berhenti disebuah gunung yang bernama “Gunung Sari Baganti” dan di gunung tersebut ketua rombongan meninggal dunia.

Penduduk yang bertahan di Talata dulu, karena berbagai gangguan kemudian mengiliri sungai dan bermukim didaerah “Rumah nan Ampek”. Selanjutnya perkampungan diperluas sampai ke “Kampung Jelamu, Sawah Lurahan, Kampung Talawi dan Kampung Solok”. Terakhir diketahui, rombongan penduduk yang sampai di Rumah nan Ampek terdiri dari Suku Chaniago, Panai, Malayu dan Kampai. Itulah sebabnya, daerah tersebut dikenal dengan Rumah Nan Ampek. Pimpinan rombongan ini dikenal dengan “Ninik Mamak Nan Barampek Jalan Ulu, nan manampuah Bukit Barisan dan Pematang Nan Panjang”. Setelah beberapa waktu bermukim karena berbagai gangguan, rombongan Rumah Nan Ampek kembali lagi ke Kampung Akat.

Perpindahan rombongan pertama ini berakhir di Tandikek Ambacang setelah melaui jalan lama yang melewati Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Ditempat tersebut penduduk menetap dan diperkirakan terjadi pada akhir abad XV (± tahun 1490).

b. Perjalanan Rombongan Kedua

Penduduk yang pindah dari alam surambi Sungai Pagu dan tergabung dalam rombongan kedua dimaksudkan untuk mencari rombongan pertama yang dulu pernah pindah. Rombongan kedua dipecah kedalam dua kelompok yaitu:

A.Kelompok pertama terdiri dari suku Malayu, Chaniago dan Sikumbang melalui Bukit barisan dan tembus di hulu Nagari Surantih (Langgai).

B.Kelompok kedua terdiri dari Suku jambak melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu nagari Kambang.

Pimpinan kedua kelompok ini dikenal dengan “Ninik Mamak Nan Batujuah” karena dari suku Malayu terdiri dari empat orang ninik mamak dan dari Lareh Nan Tigo ( Suku Chaniago, Sikumbang dan Jambak).

Setelah sampai didua daerah diatas, kedua kelompok yang tergabung dalam rombongan kedua tidaklah menetap, karena tujuannya adalah mencari rombongan pertama dulu. Setelah beberapa lama mencari, tetapi rombongan pertama tidak juga bertemu maka kedua kelompok diatas kemudian bergabung dan menyisiri pantai kearah selatan.

Rombongan kedua pertama kali bermukim di daerah “Katapiang Gadang/Pandan Banyak” yaitu antara muara Sumedang dengan Muara Punggasan. Pada tahap selanjutnya penduduk makin bergeser keselatan sampai didaerah “Damar Condong/Durian Condong” yaitu kira-kira batas antara muara Air Haji dengan Muara Punggasan dan akhirnya setelah sekian lama bermukim, penduduk gelombang kedua berbalik menuju utara dan menetap di Muara Punggasan. Disanalah taratak dipancang, membuat labuah dan tapian mandi. Dimana yang berbakat tani kemudian menjadi petani dan yang berbakat nelayan kemudian menjadi nelayan.

Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa penduduk yang tergabung dalam gelombang pertama perpindahan dari Alam Surambi Sungai Pagu ternyata bermukim di hulu sungai. Akhirnya dalam pertemuan antara penduduk yang tergabung gelombang pertama dengan penduduk yang tergabung dalam gelombang kedua, lahir kesepakatan bahwa diantara yang ber-empat rombongan jalan diulu dengan yang bertujuh dari hilir membuat suatu pemukiman bersama yang disebut “Padang Sabaleh”. Seiring dengan itu dilakukanlah pembagian wilayah kekuasaan diantara mereka yaitu:

1.Batas yang dapat dilimbur pasang ke hilir adalah kekuasaan orang dihilir (gelombang ke dua) seperti daerah Pasir Nan Panjang, Babang Pamukatan, Nan Babungo Karang, Nan Ba Payuang Waru.

2.Batas yang dapat dilimbur pasang ke arah Mudik adalah kekuasaan orang yang dihulu (gelombang pertama) seperti daerah Kayu Nan Babniah, Nan Gadang Kalaso Nan Runciang Tanduak, Buah Manih dan Buah Masam.

Hasil pertemuan yang melahirkan kesepakatan Padang Sabaleh inilah yang dipercaya sebagai awal berdirinya Nagari punggasan, ± 1511 M.

Karena pertambahan penduduk maka dilakukanlah perluasan pemukiman dan wilayah pertanian. Rombongan ninik mamak Nan Barampek Jalan di Ulu memperluas areal kearah hulu mengikuti rintisan pertama seperti Rumah Nan Ampek, Sawah Lurahan, Jelamu, Solok dan Kampung Talawi. Suku Malayu mengambil tempat di kampung Limau Antu dan wilayah sekitarnya. Dihilir daerah suku Malayu ditempati oleh suku Kampai. Kemudian karena perkembangan dari kampung Limau Antu, suku Malayu melewati perkampungan suku Jambak menuju daerah Gunung Linggo dan sekitarnya. Penyebaran suku Panai tidak langsung kehilir, tetapi tiap areal kosong yang tidak ada pemiliknya dikuasai oleh suku Panai. Ketiga suku ini, kedepan mempunyai hubungan saling semendo-menyemendo. Khusus penyebaran mengenai penduduk suku Chaniago, karena anggotanya sedikit, perluasan hanya dilakukan pada bagian mudik yaitu di Taruko Baru dan Sawah Ladang saja.

Suku Malayu, Kampai dan Panai kemudian mendirikan Mesjid di kampung Kampai DT. Rajo Bagindo. Kemudian disebut dengan kampuang Mesjid Lama. Beberapa waktu kemudian mesjid diganti dengan mesjid baru didaerah Koto Langang, kampung DT. Rajo Marah. Kemudian dipindahkan lagi kedaerah Padang Kayu Dadiah sehingga mesjid yang berpindah-pindah tersebut dijuluki oleh mesjid bararak.

Sejarah Pemerintahan Adat Nagari Punggasan

a.Pemerintahan Masa Adat

Pada suatu waktu datang rombongan dari Indrapura, melewati nagari Punggasan menuju Pagaruyung untuk suatu keperluan. Rombongan yang merupakan utusan Tuangku Muhammad Syah (Regen Indrapura) melalui Air Haji terus ke bukit Laban, tembus ke Limau Antu, kemudian mengilir sampai ke Parit Panjang. Didaerah Parit Panjang, rombongan diserang kerbau liar sehingga jatuh korban seorang dubalang Tuangku Muhammad Syah. Dubalang tersebut dikubur di pandam pekuburan di Tandikek Ambacang. Untuk mengusut kejadian tersebut maka datang Tuangku Muhammad Syah dari Indrapura dengan diiringi oleh Tuangku Imam dari Air Haji.

Momen tersebut juga digunakan oleh Tuangku Muhammad Syah, untuk mengangkat/menyusun kepemimpinan adat di Nagari Punggasan. Pimpinan rombongan/ninik mamak yang berempat jalan diulu diangkat menjadi pucuk sukunya masing-masing. Kemudian ninik mamak nan batujuah jalan kudian diangkat pula menjadi pucuki suku masing-masing. Kemudian Tuangku Muhammad Syah sekaligus mengangkat sandi masing masing suku yaitu sandi suku Malayu empat orang, sandi Suku Kampai empat orang, sandi suku Lareh Nan Tigo tiga orang dan sandi suku Panai tiga orang, sehingga jumlah ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi 18 orang. Istilah sandi pucuk suku kemudian berubah menjadi istilah Andiko Gadang.

Seiring dengan peristiwa diatas kemudian lahir istilah ; Malayu Nan IV Niniak-V dengan Pucuaknyo, Lareh Nan III-IV dengan Pucuaknyo, Kampai Nan IV Buah Paruik-V dengan Pucuaknyo dan Panai Nan III Ibu-IV dengan Pucuaknyo, sehingga berjumlah 18 orang ninik mamak yang kedepannya menentukan haluan pemerintahan adat di Nagari Punggasan.

Seiring dengan pertambahan penduduk, maka diangkat pula ninik mamak yang langsung berhubungan dengan anak kemenakan atau disebut dengan Andiko Ketek. Sehingga struktur ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi “Bajanjang Naik-Batanggo Turun”. Mulai dari Andiko Ketek, terus ke Andiko Gadang dan terkahir berujung ke Pucuk Suku maupun sebaliknya. Masa ini disebut dengan pemerintahan masa Adat.

b. Pemerintahan Masa Belanda

Pada perkembangan selanjutnya terjadilah pertikaian dalam Nagari Punggasan dimana antara suku yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Untuk mengamankan keadaan maka dicarilah salah seorang yang paling disegani untuk meredakan suasana dan diberi jabatan “Ketua Adat”. Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Si Manju DT. Tan Barain, salah seorang ninik mamak urang nan bajalan di pasiah nan panjang (Orang yang di hilir). Beliaulah yang pertama kali menjadi Pucuk Bulat pemerintahan adat di Nagari Punggasan yang disebut dengan “ Ikek Bulek, Payuang Sakaki”. Walaupun sudah ada Ketua Adat, pertikaian antar suku tidak juga teratasi.

Pada bulan April tahun 1690 M, empat orang pangulu di Kanagarian Punggasan menemui belanda di Pulau Cingkuak, Painan. Maksud kedatangan pangulu tersebut adalah untuk meminta bantuan Belanda untuk meredakan suasana dan mengembalikan kekuatan para pangulu di Kanagarian Punggasan. setelah selama empat hari berunding dengan panglima Belanda yang bernama Pieter, maka Belanda setuju untuk ikut campur urusan Nagari Punggasan.

Tindakan pertama yang dilakukan Belanda adalah mengubah istilah Ketua Adat menjadi istilah “Puncak “ yang artinya sangat tinggi dan sangat dimuliakan. Pada perkembangannya, istilah Puncak berkembang menjadi “Pamuncak” dan terkahir menjadi “Muncak”. Setelah sekian lama berubah lagi menjadi istilah “Kepala Nagari”. Sejak itulah fungsi Ketua Adat diambil oleh Kepala Nagari. Pada masa perubahan Jabatan Ketua Adat menjadi Kepala Nagari tersebut disyaratkan bahwa yang akan menjadi Kepala Nagari haruslah dari Pucuk Suku. Beberapa orang yang pernah menjadi Kepala Nagari Di Kanagarian Punggasan adalah sebagai berikut:

1.Doeri DT. Tan MaruhunTahun 1837-1860

2.Laram DT. Tan BatuahTahun 1860-1873

3.Saidi DT. Majo Dirajo (Muncak Gapuak) Tahun 1873-1883

4.Abdul Kadir DT. Bagindo Tan Ameh (Muncak Pensiun)Tahun 1883-1892

5.Adam DT. Tan Batuah Tahun 1892-1981

6.Ma’i DT. Bagindo Tan AmehTahun 1919-1922

7.Narus DT. Tan MaruhunTahun 1922-1942*

8.MundoTahun 1942-1945

9.H. Abdul RahmanTahun 1945-1950

10.H. M. Sunar DT. Tan BatuahTahun 1963-1967

11.Abusalam Talangai SatiTahun 1967-1970

12.H. M. SongerTahun 1970-1973

*Narus DT. Tan Maruhun diakhir tahun 1942 dipecat oleh Jepang

c. Masa Pemerintahan Republik Indonesia.

Tanggal 12 Mei 1946 keluar maklumat Residen Sumatera Tengah yang menyatakan jabatan Kepala Nagari berubah menjadi Wali Nagari. Kedudukan pangulu suku dan pengulu lainnya dihapus dan diganti dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). Pada saat itu di Nagari Punggasan sebanyak 30 orang yang dipilh dari cerdik pandai dan pangulu-pangulu yang ada dinagari punggasan.

Pada tanggal 10 Juni 1946 di Nagari Punggasan diadakan pemilihan umum untuk memilih Wali Nagari. Setelah pemilu berakhir, terpilihlah H. Abdul Rahman sebagai Wali Nagari Punggasan. Untuk membantu Wali Nagari diangkat 5 orang Dewan Harian Nagari (DHN) yang bertugas sebagai tata usaha. Disamping itu diangkat pula Komite Nasional dan seorang Ketua Pemuda. Untuk mengurus rakyat secara langsung, diangkat Wali Kampung. Pada masa agresi ke II Belanda diangkat pula seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Wali Perang.

Setelah pemulihan keamanan, status pemerintahan di Nagari Punggasan dirubah. Wali Nagari dihapuskan dan diganti dengan Jurai. Nagari Punggasan pada masa itu terdiri atas tiga Jurai yaitu:

1.Jurai Gunung Sakti, dipimpin ole Yazid DT. Maharajo Dirajo

2.Jurai Bukit Sarai, dipimpin oleh Jabar DT. Bandaharo Panjang

3.Jurai Bungo Karang, dipimpin oleh Chairuman DT. Rajo Indo

Diatas Jurai terdapat Wali Wilayah yang statusnya sama dengan Camat pada saat ini. Jurai ternyata tidak juga bertahan lama dan beberapa waktu kemudian kembali lagi ke Wali Nagari.

4. Susunan Pemerintahan Adat Nagari Punggasan

Orang Tua Adat: 1. H. M. Sunar Dt. Tan Batuah

2.Kasip Dt. Tan Barain

Ketua: 1. Jamaluddin Dt. Majo Ayo

Ketua II: 2. Jama’an Dt. Rajo Panghulu

Sekretaris: 3. Hasan Basri Dt. Rajo Adil

Sekretari II : 4. Ajis Syam Wk. Dt. Bagindo Rajo

Bendahara : 5. Sukarnison Dt. Rajo Mangkuto

Bagian seksi-seksi :

Seksi Kekayaan Nagari

1.Ketua : Pamas Dt. Majo Dirajo

2.Wk. Ketua: Ahmad Nurdin Wk. Bandaro Panai

3.Anggota: Hadis Dt. Dio Nan Sati

Anggota: Arif Wk. Imam Batua

Anggota: Yusmaniati

Anggota: Kepala Desa Pasa Punggasan

Seksi Perdamaian Adat

1.Ketua: Alis Dt. Mangkuto Basa

2.Wk. Ketua: B. Dt. Rajo Mudo

3.Anggota: Busmal Dt. Rajo Alam

Anggota: Kadir Dt. Tan Moliah

Anggota: Murni S

Anggota: Kepala Desa Punggasan Timur

Seksi Pembinaan Adat dan Pengembangan Adat :

1.Ketua: Siri Dt. Bdr Putiah

2.Wk. Ketua:

3.Anggota : Mak Ukir Manti SM Dirajo

Anggota : Enek Manti Melayu IV Niniak

Anggota : Syahril Labai Mandaro

Anggota : Kepala desa Punggasan Utara

Seksi Peningkatan Kesejahteraan Anak Nagari:

1.Ketua: Syair Dt. Tua

2.Wk. Ketua: Jamaluddin Dt. Rajo Ayo

3.Anggota: Jadi Dt. Rajo Silayo

Anggota: Siam Dt. Rajo Bangkeh

Anggota: Gadi Alui

Anggota: Kepala desa Lagan G. Hilir

Seksi Keuangan Nagari

1.Ketua: Kasip Dt. Mulia

2.Wk Ketua: Tamar Dt. Bagindo Arab

3.Anggota: Dalas Rajo Lelo

Anggota: Rosna

Anggota: Nurjana. K

Anggota: Kasimar Manti Bdr Jambak

Anggota: Kepala Desa Padang IX Punggasan.

Dalam tatanan adat kenagarian Punggasan terdapat satu istilah yang menunjukkan status Ninik Mamak/strata Kepenghuluan di KAN Punggasan yang berbunyi “Ikek Ampek Payuang Sakaki” maksudnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Punggasan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya dibantu oleh empat orang ninik mamak yang berfungsi sebagai penghulu pucuk suku. Suku-suku di Kanagarian Punggasan, terdiri dari suku Malayu, Panai, Kampai, Chaniago, Jambak dan Sikumbang. Tetapi beberapa suku mempunyai satu pucuk yang sama seperti suku Chaniago, Jambak dan Sikumbang yang menghimpun diri dalam “Lareh Nan Tigo”.

Ketua KAN haruslah berasal atau dipilih dari penghulu pucuk atau setidak-tidaknya berasal dari keluarga pangulu pucuk suku atau lazim disebut dengan “Kaum Kapucukan”. Mengenai kedudukan “Urang Tuo Adat”, mempunyai fungsi sebagai penasehat bagi pelaksanaan tugas KAN. Orang yang diangkat menjadi Urang Tuo Adat adalah orang-orang yang disegani dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat maupun tentang segala aspek kenagarian Punggasan. Meskipun fungsinya hanya sebagai penasehat, namun dalam tataran pelaksanaannya adalah orang yang mempunyai pengaruh menentukan dalam nagari Punggasan atau setidak-tidaknya pengaruh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Ketua KAN maupun Urang Tuo Adat haruslah bergelar Datuak.

Setingkat di bawah Pangulu Pucuk Suku, terdapat pangulu “Andiko Gadang” yang berfungsi sebagai Pengulu Kaum. Pada tingkat selanjutnya, pangulu Andiko Gadang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pangulu “Andiko Ketek” yang dalam fungsinya bertindak sebagai pangulu di jurai-jurainya masing-masing. Pangulu Andiko Keteklah yang langsung berhubungan dengan anak kamanakan.

Disamping dibantu oleh Pangulu Andiko Gadang, Pucuk Suku juga dibantu oleh “Panungkek Pucuak Suku”. Panungkek Pucuak Suku bertugas untuk menggantikan pangulu Pucuk Suku apabila dia berhalangan atau apabila pangulu Pucuk Suku sudah uzur, maka segala tugas dan kewenangannya dijalankan oleh Panungkek Pangulu Pucuk Suku.

Selanjutnya dibawah ini data tentang jabatan-jabatan adat dalam Kenagarian Punggasan

NOSUKUPUCUK SUKUANDIKO GADANG

1Malayu IV NiniakDT. Tan Bagindo Ameha. Malayu Tangah : DT. Tan Barain

b. Malayu Durian : DT. Marajo Pangulu

c. Malayu Koto Kaciak : DT. Dio Nan Sati

d. Malayu Beriang : DT. Rajo Silayo

2Panai III IbuDT. Tan Batuaha. Panai Lundang : DT. Sampono Mudo

b.Panai Tangah : DT. Rajo Alam

c. Panai Tanjung: DT. Panji Alam Batuah

3Kampai Nan IV Buah ParuikDT. Tan Maruhuna. Kampai Sawah Laweh: DT. Mandaro Putiah

c.Kampai Tangah: DT. Bagindo

Sulaiman

c. Kampai Bendang: DT. Magek Batuah

d. Kampai Nyiur Gading: DT. Tan Mangunsi

4Lareh Nan TigoDT. Bandaro Satia.Suku Jambak: DT. Mangkuto Basa

b. Suku Sikumbang: DT. Rangkayo Basa

Untuk lebih lengkap, dibawah ini dituliskan data tentang jabatan-jabatan adat lain pada tingkat suku yaitu suku Malayu Nan IV Niniak.

Pucuak Suku Malayu IV Niniak: DT. Bagindo Tan Ameh

Dubalang : Panduko Alah

Manti/Sambungan Kato : Sutan Sinaro

Panungkek pucuak Suku: DT. Rajo Adil

Andiko Ketek

1.DT. Rajo Bangke

2.DT. Rajo Rayo

3.DT. Pintu Langik

4.DT. Bagindo Rajo

5.DT. Mandaro Panjang

6.DT. Rajo Hitam

7.DT. Rajo Muliah

8.DT. Rajo Magek

9.DT. Lelo Mandaro

10.DT. Tuah

Malayu TangahM

a. Andiko Gadang: DT. Tan Barain

b. Andiko Ketek: DT. Rajo Barain

c. Manti: Bagindo Barain

d. Dubalang: Panduko Barain

Malayu DurianM

a. Andiko Gadang: DT. Marajo Pangulu

b. Andiko Ketek: DT. Rajo Manang

c. Manti: Bagindo Manang

d. Dubalang: Panduko Manang

Malayu Koto KaciakM

a. Andiko Gadang: DT. Dio Nan Sati

b. Andiko Ketek: DT. Rajo Api

c. Manti: Bagindo Api

d. Dubalang: Panduko Api

Malayu BeriangM

a. Andiko Gadang: DT. Rajo Silayo

b. Andiko Ketek: DT. Rajo Koto

c. Manti: Bagindo Koto

d. Dubalang: Panduko Koto

Kearifan Lokal Komunitas Nelayan Punggasan Dalam Mengelola SDA Kelautan

Kearifan lokal komunitas nelayan di Punggasan sudah berlangsung sejak berabad-abad. Kearifan tradisional lahir, terbentuk dan menjadi ketentuan hukum adat yang mengikat seiring dengan berjalannya roda peradaban. Perobahan terhadap materi-materi hukum adat pantai tersebut selalu dilakukan dalam rangka mensinergiskan dengan perkembangan teknologi alat tangkap. Namun demikian muara dari pengaturan maupun perobahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut tetaplah pada cara bagaimana supaya kelestarian SDA Kelautan/Perikanan tetap terjaga.

Pada komunitas nelayan Punggasan, hidup suatu kerifan tradisional yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum adat yang dipatuhi oleh mereka. Bahkan nelayan-nelayan tradisional daerah lain yang kebetulan berhubungan dengan nelayan maupun yang merapat di pantai punggasan juga harus menghormati ketentuan tersebut. Atau dengan kata lain ketentuan hukum adat kelautan yang hidup dan berkembang dilingkungan komunitas nelayan Punggasan juga mengikat nelayan diluar komunitasnya. Ketentuan tersebut baru mengikat apabila para nelayan diluar nelayan Punggasan telah mengetahui keberadaan ketentuan tersebut.

Beberapa waktu yang lewat, sekitar tahun 1980-an, hukum adat kelautan yang dianut oleh komunitas nelayan Pungggasan tersebut mulai dituliskan dalam bentuk pasal-pasal. Didalam kodevikasi hukum adat kelautan Punggasan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran berat ataupun ringan pelanggaran ringan, berikut dengan sanksinya. Tetapi setelah beberapa waktu berjalan, kodevikasi hukum adat kelautan Punggasan tersebut hilang. Akhirnya ketika terjadi persoalan antara nelayan Air Haji dengan nelayan Punggasan mengenai keberadaan kapal Pukat hamparan Dasar yang beroperasi di wilayah laut Punggasan, barulah ketentuan tersebut dituliskan lagi.

Beberapa ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

Pasal 1.

Mulai matahari terbenam pada setiap hari kamis sampai selesai sholat Jum’at (Jam 02.00 WIB), seluruh kendaraan kelaut tidak dibolehkan turun kelaut/beroperasi diwilayah pemukatan Muara Kandis dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan: Anak Air Tiga Subang-Subang.

Sebelah Utara: Muara Punggasan/Muara Air Jambu

Sebelah Barat: Sejauh beroperasinya Pukat Payang

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap hari Jum’at (jam 02.00 WIB), tidak satupun kendaraan air yang boleh beroperasi di lepas pantai Muara Kandis/Punggasan. Setiap Kamis sore atau malam, semua kendaraan air yang dimiliki oleh komunitas nelayan Punggasan harus sandar di pantai. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengajak komunitas nelayan Punggasan untuk mengerjakan sholat jum’at. Atau dengan kata lain, disamping ada nuansa dakwah agama Islam, dalam pasal 1 ini terkandung makna bahwa dalam mengelola SDA kelautan/Perikanan tersebut harus juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan ekosistem laut. Artinya jumlah ikan-ikan perlu juga dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan/tidak membabi buta. Disamping itu, kesempatan libur hari Jum’at ini juga dimanfaatkan untuk memperbaiki semua peralatan penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan.

Dalam penerapannya pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari nelayan Punggasan sendiri maupun dari nelayan-nelayan diluar Punggasan. pernah kejadian ada nelayan Painan yang terdampar pada hari Jum’at di pantai Muara Kandis. Nelayan tersebut ditangkap dan diproses oleh pengurus pasir beserta pemuka masyarakat setempat. Tetapi karena nelayan tersebut belum mengetahui adanya peraturan pasir seperti diatas, nelayan tersebut kemudian dilepas kembali setelah diberikan penjelasan-penjelasan.

Pasal 2

Pukat Harimau/Pukat Hamparan Dasar tidak dibolehkan beroperasi (memukat) diwilayah pemukatan Muara Kandis.

Ketentuan pasal 2 ini lahir setelah dikenal adanya alat tangkap Pukat Harimau/Hamparan Dasar yang dalam operasinya, sangat merusak ekosistem laut. Secara kasat mata, bagi komunitas nelayan Punggasan, dampak dari beroperasinya Pukat Harimau/hamparan Dasar adalah sangat jauh berkurangnya jumlah tangkapan sehari-hari. Sehingga beberapa waktu yang lewat timbul permasalahan dengan nelayan Air haji yang memiliki Pukat Hamparan Dasar yang beroperasi diwilayah laut Punggasan yang berujung kepada insiden pembakaran beberapa Pukat Hamparan Dasar milik nelayan air haji tersebut. Dalam pemahaman komunitas nelayan punggasan, Pukat hamparan Dasar sama saja dengan Pukat harimau, perbedaannya cuma pada ukuran dan bobot kapal. Kalau Pukat Hamparan Dasar ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan Pukat Hariamau.

Pasal 3

Antara para nelayan tidak dibolehkan memukat rabo tanpa seijin pemilik rabo.

Rabo adalah sejenis rumpon yang kecil atau berupa alat yang ditanam di dasar laut untuk tempat persinggahan ikan. Rabo terbuat dari batang-batang bambu yang disambung-sambung, diberi kaki/pemberat dan di batang-batang bambu tersebut diikatkan daun-daunan berupa daun pinang, daun kelapa atau yang lainnya. Tingkat keasaman yang ditimbulkan oleh pembusukan daun-daunan tersebut dapat mengundang ikan-ikan untuk singgah. Beberapa nelayan setempat juga memasang rabo untuk memudahkan penangkapan ikan.

Pasal 4

Antar anggota nelayan tidak dibolehkan berkelahi yang akan mengakibatkan tindakan kriminal.

Untuk mengantisipasi keributan atau perkelahian yang timbul antar sesama nelayan, maka dilahirkanlah ketentuan pasal 4 ini. Hal ini berhubungan juga dengan tipikal masyarakat nelayan yang keras, lugas, terbuka dan cendrung kasar. Sebab setiap hari nelayan-nelayan tersebut mesti berhadapan dengan keganasan ombak.

Pasal 5

Pedagang ikan tidak dibenarkan meneri ikan dilaut.

Pada pasal 5 ini, terkandung kearifan tradisional yang berhubungan dengan penjagaan kualitas air dan pembuangan benda-benda kelaut. Dalam pemahaman komunitas nelayan Punggasan, apabila air limbah teri tersebut dibuang kelaut, ikan-ikan yang lain cendrung menghindari tempat tersebut sampai radius beberapa ratus meter. Meneri adalah suatu usaha/kegiatan yang dilakukan oleh nelayan/pedagang ikan untuk menghasilkan sejenis ikan kering (teri) yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah air sisa rebusan.

Pasal 6

Tidak boleh mencuci tikar (lapiak) tukai ikan dilaut dan membanting keranjang serta menginjak-injak ikan di pantai.

Tikar (lapiak) tukai ikan adalah sejenis tikar yang digunakan untuk menjemur ikan dalam proses produksi untuk menghasilkan ikan kering. Logikanya sama dengan pasal 5 diatas yakni untuk menjaga baku mutu air. Mambanting keranjang ikan dan menginjak-injak ikan lebih merupakan/bernilai filosofis berupa penghargaan kepada alat-alat atau benda-benda atau ikan yang merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat nelayan. Artinya jika ikan-ikan hasil tangkapan itu berlebih maka ikan-ikan yang tidak terjual akan dikubur ditepi pantai. Sebab jika dibuang kelaut akan berakibat sama seperti ketika membuang air sisa rebusan teri kelaut.

Pasal 7

Tidak dibolehkan berkelahi dipasir basah pantai

Ketentuan yang termuat pada pasal 7 ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan bermasyarakat di pantai Punggasan.

Pasal 8

Tidak dibolehkan membuang sisa air teri ikan dan sisa air es ikan kelaut.

Artinya, sama dengan beberapa ketentuan diatas, makna yang dikandung pasal 8 ini juga merupakan langkah antisipatif terhadap pencemaran laut dan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lautan.

Pasal 9

Tidak dibolehkan melakukan muda-mudi disekitar pantai

Pengertian muda-mudi disini adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh menurut norma agama maupun norma kesopanan didaerah setempat. Jika hal ini terjadi maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat. Artinya ketentuan pasir Punggasan ini disamping berkenaan dengan pengelolaan SDA Kelautan/Perikanan juga menekankan aspek moralitas dari anak-anak muda didaerah setempat. Sebab disadari bahwa generasi mudalah yang akan meneruskan pengelolaan SDA kelautan di Punggasan tersebut.

Pasal 10

Tidak boleh menjemur padi disekitar pantai

Ketentuan pasal 10 ini merupakan pasal yang memuat nilai filosofis yang dalam, berupa penghormatan terhadap apa-apa yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka.

Ketentuan tentang Sanksi

Siapa yang melanggar peraturan ini dikenakan sanksi sebanyak “Biaya Pengayaman Pasir” Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).

Berkenaan dengan sanksi, apabila kemudian terjadi kasus-kasus pelanggaran, maka kasus tersebut diangkat ke rapat Pengurus Pasir dan pemuka masyarakat (Tali Tigo Sapilin). Sanksi yang bernilai Rp. 3.000.000,- tersebut adalah sanksi maksimal yang mungkin diberikan apabila disepakati dalam rapat bersama tersebut.

Apabila dalam rapat bersama tersebut sudah dijatuhkan sanksi kepada siapa yang melanggar ketentuan pasir, maka orang tersebut wajib memenuhinya. Jika sipelanggar tidak mematuhinya maka akan berlaku sanksi sosial dari masyarakat nelayan lainnya dan biasanya sanksi sosial ini lebih kejam. Dalam prakteknya, masyarakat bisa saja merusak alat-alat tangkap yang dimiliki oleh orang tersebut.

Aktualisasi Konsep “Ka Lauik ba bungo Karang, Ka rimbo ba bungo Kayu” dalam Pengelolaan

SDA Kelautan di Nagari Punggasan

Konsepsi sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksudkan sebagai persentase hasil yang didapatkan oleh Nagari terhadap pengelolaan SDA yang di ulayatinya. Dalam bentuk konkrit hak atas fee pengelolaan SDA diatas ulayat tersebut dipungut oleh Ninik Mamak atau organ yang diberi mandat oleh Kerapatan Adat Nagari setempat. Dalam pengalaman sejarah, kelarasan koto piliang pernah menetapkan bahwa 2.5 % dari hasil adalah merupakan fee yang harus dibayarkan oleh sipengusaha. Tetapi secara garis besar, implementasi konsep pengelolaan SDA di suatu nagari berbeda dengan nagari yang lain. Sebab, sesuai dengan konsep adat yang menyatakan bahwa

Adat Selingkar Nagari, Ulayat Selingkar Suku;

Lain Padang Lain Belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya.

Aktualisasi konsep fee dalam pengelolaan SDA tersebut berkembang sesuai dengan perkembangannya di masing-masing nagari. Nagari yang satu tidak dapat mempengaruhi nagari yang lainnya.

Makna filosofi dari konsep fee dalam pengelolaan SDA diatas, lebih merupakan pengakuan/bermakna penghormatan. Sebab jika dikilas balik dengan ketentuan bagi hasil yang bisa dilakukan pada saat ini, maka jumlah persentase yang diterima oleh Ninik Mamak setempat sangat kecil. Artinya makna yang terkandung bukanlah makna hakiki kebendaan/materialisme semata, tetapi lebih jauh konsep babungo karang maupun babungo kayu tersebut merupakan penghargaan bagi posisi Ninik Mamak yang ditinggikan seranting dan di dahulukan selangkah dari yang lainnya.

Demikian juga di Nagari Punggasan, aktualisasi konsep Babungo Karang dalam pengelolaan SDA Kelautan/perikanan sejak dahulu kala dipungut oleh Ninik Mamak setempat. Kemudian setelah laihrnya struktur pemerintahan bernagari di Nagari Punggasan kurang lebih tahun 1511 maka ditugaskanlah oleh Ninik Mamak orang-orang untuk memungut bungo karang/fee dari setiap hasil tangkapan ikan.

Pada tahap awal kelahiran dan perkembangan Nagari Punggasan, aktualisasi konsep ba bungo karang masih berupa pemberian ikan kepada ninik mamak pada setiap kunjungannya ke pantai dalam memantau masyarakat nelayan. Ninik Mamak tersebut tidak boleh sampai ke area pantai yang basah/hanya sebatas badan pantai. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan terhadap kebesaran Ninik Mamak tersebut. Ketika Ninik Mamak datang, maka yang langsung menyambut adalah pengurus pasir atau dalam hal ini Tuo Pasir dengan membawa ikan terbaik yang dapat ditangkap pada hari itu yang asalnya dari masing-masing nelayan. Jika Ninik Mamak sudah sampai ke area pantai yang di hempas ombak maka hal itu sudah merupakan hal yang tabu atau telah terjadi sesuatu yang luar biasa.

Mengapa justru Ninik Mamak yang menerima bungo karang. Hal ini disebabkan karena dalam pemahaman komunitas nelayan Punggasan, yang memiliki pantai adalah Ninik Mamak. Sedangkan dalam pemahaman Ninik Mamak sendiri, menyangkut dengan daerah lautan, tidak ada klaim yang menyatakan bahwa laut tersebut merupakan ulayat, baik itu ulayat suku maupun ulayat nagari. Mungkin dalam tahap awal perkembangan peradaban Nagari Punggasan khususnya maupun Minangkabau umumnya, perkembangan teknologi mereka tidak dapat mengelola laut secara maksimal sehingga penguasaan terhadap laut masih merupakan penguasaan bersama. Satu hal lagi, dalam melakukan penangkapan ikan dewasa ini, nelayan Punggasan justru sampai kewilayah Prop. Bengkulu. Sehingga sangat sulit dan akan menimbulkan persoalan jika lautan diklaim sebagai ulayat dan merupakan hak penuh nagari punggasan.

Pada tahap selanjutnya, aktualisasi konsep ba bungo karang berwujut penarikan persentase penjualan ikan untuk pembangunan Nagari punggasan, yang dijalankan oleh suatu badan yang dibentuk khusus oleh Wali Nagari dan mempunyai kewenangan tertentu. Hasil pungutan tersebut kemudian masuk ke kas nagari. Namun sejak tahun 1960, kebiasaan tersebut terhenti karena hak pungut terhadap retribusi penjualan ikan sudah dialihkan ke pemerintah daerah Pesisir Selatan. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan nagari untuk membangun sarana dan prasarana publik maupun untuk membiayai jalannya pemerintahan Nagari.

Fakta terakhir, lebih parah, pada tingkat ninik mamak yang ada di Nagari Punggasan sendiri sudah terdapat kesimpang siuran mengenai aktualisasi konsep babungo karang ini. Bahkan lebih jauh mereka tidak lagi mengerti dan mengetahui bagaimana sebetulnya aktualisasi konsep ba bungo karang tersebut, selain sebatas pada pepatah adat saja. Kesimpulannya, sejak hak memungut bungo karang sudah diambil oleh Pemda, nagari-nagari kehilangan sumber pendapatan untuk menghidupi dan membangun nagarinya.

Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Pengelolaan SDA Kelautan Di Punggasan.

Secara filosifis keberadaan kaum perempuan dalam tatanan adat Minangkabau menempati posisi yang sangat bagus, setara dengan kaum laki-lakinya. Konsep Bundo kandusng menyiratkan suatu penghargaan yang tinggi dalam tatanan kemasyarakatan. Dengan konsep tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan, posisi kaum perempuan merupakan bagian yang integral dalam pengelolaan Nagari. Kaum perempuan sejajar dengan Ninik Mamak dan Cerdik Pandai. Dalam satu pepatah adat disebutkan bahwa;

Bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang,

Umbun puro pagangan kunci,

Hiyasan didalam kampuang,

Sumarak dalam nagari,

Nan gadang basa batuah,

Kok hiduik tampek ba nasa,

Akalu mati tampek baniat,

Ka unduang-unduang ka Madinah,

Ka payuang panji ka sarugo.

Kaum perempuan, tiang rumah yang besar,

Umbun pura pegangan kunci,

Hiasan didalam kampung,

Semarak dalam Nagari,

Yang besar banyak bertuah,

Kalau hidup tempat bernazar,

Kalau mati tempat berniat,

Untuk peneduh ke Madinah,

Untuk ganti payung ke sorga.

Makna yang dikandung dalam pepatah adat tersebut diatas bahwa kaum perempuan adalah tiang yang kokoh dalam suatu rumah tangga pada kelompok masyarakat terkecil dan tiang pada kelompok masyarakat yang lebih besar yaitu Nagari. Sehingga keterlibatan kaum perempuan sangat diperlukan dalam membentuk suatu bangsa yang kuat.

Dalam konteks pengelolaan SDA, kaum perempuan adalah kelompok yang bertugas dan mempunyai kewenangan penuh terhadap pengurusan hasil pengelolaan. Lebih jauh, dalam konseptualnya, yang memegang hak milik kolektif dari sebuah SDA, adalah kaum perempuan. Walaupun pada kodratnya, kaum perempuan mempunyai fisik yang lebih lemah dibanding kaum laki-laki. Namun demikian dalam salah satu pepatah adat disebutkan bahwa perempuan Minangkabau adalah perempuan yang lembut, tapi dari kelembutan yang dipunyainya tersimpan ketegasan dalam bersikap, pepatah sebagaimana berikut;

Samuik tapijak indak mati

Alu tataruang patah tigi

Semut terinjak tidak mati

Alu tersandung, patah tiga

Fakta dilapangan, di lingkungan komunitas nelayan Punggasan, kaum perempuan memainkan peranan ekonomi lapis kedua setelah mata ekonomi yang rutin dilakukan kaum laki-laki. Jenis ikan yang ditangkap oleh kaum laki-laki dilaut, tidak hanya jenis ikan besar yang langsung dijual ketika pulang melaut. Seperti halnya tumbuhan, jenis-jenis tangkapan juga mengenal adanya musim. Ketika musim ikan yang ukurannya agak lebih besar seperti ikan tongkol, maka jenis ikan tangkapan nelayan adalah ikan tongkol. Tetapi jika musim tangkapan ikan yang lebih kecil mulai. Maka sebagian besar ikan-ikan tersebut tidak dijual dalam keadaan basah/segar. Tetapi ikan-ikan kecil tersebut (bada) kemudian diolah untuk dijadikan ikan kering berupa teri, peda, dan maco. Pada keluarga yang memiliki alat tangkap payang, bisanya sekaligus mempunyai industri rumah tangga yang bergerak pada pengolahan ikan menjadi ikan kering atau istilah setempat “maneri”. Home industri ini biasanya dijalankan olah kaum perempuan/ibu-ibu nelayan. Dari keterangan yang terkumpul, ternyata pendapatan dari kegiatan maneri ini dapat membantu perekonomian keluarga.

Selain kegiatan maneri tersebut, kaum perempuan di Desa Pasar Punggasan juga melakukan berbagai kegiatan lain, untuk membantu kaum laki-laki dalam menafkahi keluarganya. Diantaranya dengan beternak ayam petelur atau ayam pedaging. Lebih jauh, usaha ini kemudian menjadi sumber ekonomi beberapa keluarga di desa tersebut. Disamping itu, salah satu jenis usaha lain yang dilakukan kaum perempuan adalah pembuatan kopra. Sebab didaerah ini banyak ditemuai pohon kelapa yang sangat produktif. Secara umum hampir 80 % kaum perempuan di desa Pasar Punggasan ikut terlibat dalam meningkatkan perekonomian keluarga, baik berupa home industri maneri, jadi buruh usaha teri, berternak ayam atau membuat kopra.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pengelolaan SDA kelautan/perikanan, kaum perempuan ikut mensuppor kaum laki-laki. Salah satu contoh kasus yaitu; ketika terjadi persolan pukat Hamparan Dasar, kaum perempuan desa Muara Kandis ikut andil dalam menelan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan dari keterangan Tuo Pasia/Ketua Pasir mengatakan bahwa kaum ibu dipantai Muara Kandis mempunyai keberanian yang besar untuk bertindak apabila ada satu persoalan berkenaan dengan perekonomian keluarga mereka. kaum perempuan dari komunitas nelayan setempat bahkan berani berenag kelaut untuk menghadang/mengahambat beroperasinya pukat Hamparan Dasar diwilayah tersebut.

http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: