Dari RN oleh Syaf_al: MAPPAS Siap “Cikarau-i” Pariwisata Ranah

MAPPAS Bentuk Pengurus Baru:
Siap ‘Cikarau-i’ Pariwisata di Ranah

JAKARTA – Masyarakat Peduli Pariwisata Sumatra Barat (MAPPAS) yang digerakkan oleh perantau Minang di seluruh dunia, berhasil membentuk kepengurusan yang baru periode 2011-2014. Kepengurusan baru yang dipimpin oleh Ketua Umumnya ET. Hadi Saputra itu, siap ‘mencikarau-i’ kemajuan pariwisata Sumatra Barat dari rantau.

Kepengurusan yang dibentuk sekarang ini, merupakan periode kedua sejak organisasi masyarakat rantau yang mengkhususkan diri untuk bidang kepariwisataan ranah itu terbentuk tiga tahun lalu dan dipimpin oleh Ketua Umumnya DR. Saafroedin Bahar.

Untuk periode kedua ini, Saaf –panggilan akrab Saafroedin Bahar – merasa sudah tak kuat lagi karena sudah lebih dari 70 tahun dan menyerahkan estafet itu kepada generasi yang lebih muda. “Saya ini sudah cukup tua untuk organisasi seperti ini. Jadi, pantasnya memang kalian para anak muda yang harus terjun membantu dan mencikaraui pariwisata Ranah Minang itu,” pesannya melalui milis MAPPAS dan dalam pertemuan pembentukan formatur pada 11 Maret 2011 lalu di Restoran Kubang, Kalimalang, Jakarta Timur.

Pada pembentukan formatur itu, juga hadir salah seorang utusan perantau Minang dari luar negeri, yaitu Dutamardin Umar, dari Virginia, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, berhasil dipilih lima tim formatur, yaitu: ET Hadi Saputra, Anthony Hilman, Dady Yusmen, Herman Rajo Malano dan Nuraini B. Prapdanu yang sebelumnya adalah Sekjen MAPPAS.

Tim formatur yang diberi mandat selama sebulan untuk membentuk kepengurusan baru itu, pada Kamis (24/3) langsung mengadakan rapat formatur untuk membentuk kepengurusan lengkap, terdiri dari Dewan Kehormatan: Menbudpar RI, Gubernur Sumatra Barat, Bupati dan Walikota se Sumatra Barat. Dewan Penasehat: Fasli Jalal, Sapta Nirwandar, Emirsyah Satar, Mazni Harun, Saafroedin Bahar, Yulnofrin Napilus, Basrizal Koto dan Rainal Rais. Dewan Pakar: Rektor Unand, Joop Ave, I. Gede Ardhika, Fadli Zon, Andrinof Chaniago, Indra J. Piliang, dan Firdaus HB.

Dewan Eksekutif terdiri dari: ET. Hadi Saputra (Ketua Umum), Nuraini B. Prapdanu (Wakil Ketua Umum), Mirna D. Naamin (Sekretaris Jenderal), Emil Rusli (sekretariat), Syafruddin AL dan Rini Angraini (Humas), Reni Sisriyanti (Bendahara) dan Reska Oktaberia (Wakil Bendahara), serta Denny Azani B. Latief danFabiola H (Hukum/Advokasi).

Litbang Pariwisata diketuai Dedi Yusmen dengan rekan kerjanya Bot S. Piliang dan Nanda (Inventarisasi-Pengelolaan Data), Yoss Fitrayadi dan Nasdi Heri (Riset dan Pengembangan), Arief Budiman S Rangkayo Mulie (Publikasi/Training). Untuk Kelembagaan diketuai oleh Anthony Hilman dengan kerabat kerja Teddy Irwana Mannas dan Illalahdi Chaniago (Hubungan Antar Lembaga), Ricky Avenzora dan Noviandry (Pengembangan Komunitas Pariwisata/Community Tourism Development), Johannas M. Backir, Apriosn dan Raymond Rais (Tourism Wath).

Selain itu, MAPPAS juga sejumlah perwakilan, baik di Sumbar, di nusantara dan bahkan luar negeri, seperti Armen Zulkarnain dan Luhur Budi Anda (Sumbar), Zainul Achir Tanjung dan Adrianto (Riau), Jupardi Jepe (Kalimantan), Desi Lidesma (Jawa Barat), Heri Tanjung (Paris, Perancis), Nani Sariati, Zeynita Gibbons (London), Elisha Witshijer (Belanda), Junaidi (Singapura), Idris Talu (Malaysia), Dutamardin Umar dan Emmy Rosche (Washington).

Rencana Umum Mappas

Masyarakat Peduli Pariwisata Sumatra Barat/MAPPAS sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization) memegang peranan penting dalam pengembangan dan manajemen pariwisata. Ini juga terjadi di negara-negara lain, baik yang sudah maju ataupun masih berkembang.
Peran serta dan keterlibatan LSM dalam berbagai kegiatan pariwisata telah menghasilkan peningkatan dampak-dampak positif, disamping juga meningkatkan motivasi bagi konservasi alam dan budaya.
Selama ini ada beberapa komunitas dan LSM yang bergerak didaerah-daerah lain di Indonesia, seperti Masyarakat Peduli Pariwisata Sumatra Utara, Jawa Barat, Jakarta, Bali Tourism Watch, Masyarakat Indonesia Peduli Pariwisata, Masyarakat Pariwisata Indonesia, dan seterusnya. Kesimpulan yang didapat mengenai peran serta LSM-LSM dan Komunitas tersebut, antara lain; mengurangi dampak negatif dan intensitas yang berlebihan terhadap lingkungan dan habitat yang masih alami atau belum terjamah. Mereduksi alterasi budaya, dan semacamnya termasuk mengurangi ancaman kehilangan peninggalan bersejarah/heritage: Sadar Wisata untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan pelaku pariwisata terhadap sumber daya alam dan budaya. Yang keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sustainable Tourism Development, menghasilkan atau mendatangkan dana dari para donator yang peduli terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian untuk menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kemudian juga promosi: melakukan kegiatan promosi yang terpadu dan tidak hanya melulu pada pola promosi konvensional seperti iklan (promotion-advertising), tapi bisa mengarah pada branding dan image building.
Dalam hal ini, MAPPAS tidak akan ikut berbisnis praktis, akan tetapi akan tetap berusaha mengambil bagian di setiap kegiatan pariwisata Sumatra Barat sebagai institusi nir-laba.
Menurut Hadi Saputra, ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh MAPPAS ke depan dalam pengembangan pariwisata, seperti: sebagai fasilitator atau penghubung di antara para stakeholders pariwisata misalnya: antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal, antara pengelola kawasan yang dilindungi dengan masyarakat lokal, dan antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Lembaga swadaya masyarakat harus mampu menengahi berbagai pihak yang berkepentingan (interest party). MAPPAS harus memperkuat posisi sebagai lembaga yang independen, dan sama sekali tidak memihak ke salah satu pihak dalam arti bersikap netral (neutral party); Community-based ecotourism development, sebagai penggagas pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan agar bisa memperluas tujuan dan mendapatkan dampak konservasi yang lebih besar dengan cara mengoptimalkan peran dan kerja sama dengan stakeholders yang lain; Data Center & Training Center, sebagai pelatih dan penyedia sumber informasi pariwisata yang kredibel dan relevan dengan isu-isu terkait: Partnership sebagai rekan kerja sama dari pengelola kawasan terlindung dalam upaya penerapan tujuan pengembangan pariwisata, seperti; program pendidikan lingkungan dan program pemanfaatan sumber daya alam: Tourism Watch, sebagai pengawas pelaku pariwisata dan kinerja pemerintah untuk meyakinkan bahwa program-programnya berjalan dengan semestinya, serta Promoter, sebagai leader dalam promosi pariwisata. –sal

RENCANA KHUSUS JANGKA PENDEK
Dari sejak didirikan, MAPPAS bertujuan untuk meningkatkan kepedulian tehadap pariwisata Sumbar; ranah Minang yang ‘unik’ dan ‘tidak gampang’ di manage. Selama ini kita belajar bahwa ‘caro masuak’ (baca: pendekatan) yang pas adalah kunci bagi kesuksesan program-program di Sumatra Barat. Untuk itu MAPPAS yang legitimate, acceptable, dan sustainable sangat dibutuhkan saat ini.
Bagaimana mencapainya? Tentunya dengan melakukan inventarisasi cepat terhadap kekurangan dan kelebihan MAPPAS saat ini sehingga dalam waktu singkat MAPPAS mampu menaikkan bargaining positionnya ditengah stake holder Sumatra Barat lainnya.
Memperkuat organisasi dengan konsentrasi dalam membenahi;
a. Sustainability; pendanaan dan legalitas.
b. Manageability; struktur dan pembagian tugas
c. Accountability; meraih dan memperkuat kepercayaan donatur.
Dalam hal ini, apabila dibutuhkan MAPPAS akan bertindak sebagai konsultan pengembangan pariwisata, mengadakan seminar, pelatihan, survey dan penelitian mengenai pariwisata. MAPPAS juga akan menyediakan bantuan, fasilitator bagi pelaku pariwisata yang membutuhkan asistensi dan informasi di bidang regulasi dan advokasi.
Sejalan dengan itu, MAPPAS akan berusaha untuk tidak akan bertindak langsung sebagai tour operator atau semacamnya. Sehingga MAPPAS dapat selalu berada didalam jalurnya sebagai penyambung suara insan-insan peduli pariwisata.

WONDERFUL INDONESIA
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 5 Januari lalu menyampaikan bahwa mulai tahun 2011 ini pariwisata Indonesia dipasarkan dengan branding baru “Wonderful Indonesia“:
Wonderful Nature. Kenyataan menunjukkan bahwa alam Indonesia sangat kaya dengan keindahannya serta berbagai hasil bumi dan lautnya. Dari mulai ketinggian puncak gunung hingga ke dasar laut yang terdalam, dan dari pulau ke pulau yang terhampar dari Barat sampai ke timur, mengandung sumber alam serta keindahan sebagai potensi pariwisata yang luar biasa, tiada tandingannya.
Wonderful Culture. Demikian juga halnya dengan kebudayaan yang kita miliki menampilkan keaneka ragamannya seiring dengan kebhinekaan bangsa dari Sabang sampai Merauke, dalam hal seni budaya, adat istiadat, bahasa, gaya dan cara hidup, dsb. yang sukar untuk ditandingi oleh negara mana pun di dunia.
Wonderful People. Kehidupan bangsa Indonesia yang bertoleransi tinggi, ramah tamah dan senyum yang senantiasa menghias wajahnya, ditambah lagi dengan kehidupan demokratis merupakan salah satu “kekuatan” (strength) bagi kepariwisataan kita dalam kaitannya sebagai suatu Hospitality Industry.
Wonderful Food. Tidak kalah pentingnya adalah potensi yang kita miliki dalam hal keragaman makanan dari yang tradisional sampai pada hidangan internasional yang mampu disajikan bagi para wisatawan selaku “tamu” kita. Bukan saja dalam segi keragaman makanannya, melainkan juga dalam tatacara penyajiannya yang beragam dari satu pulau ke pulau lainnya serta dari satu jenis makanan ke jenis makanan lainnya di seluruh tanah air.
Wonderful Value for Money. Di atas semua itu, satu hal yang semua orang, – tidak terkecuali juga para wisatawan -, sangat berkepentingan dengan nilai uangnya, terutama yang dibelanjakannya selama kunjungannya di Indonesia.

Pada dasarnya yang tersirat dalam branding “Wonderful Indonesia” tidak jauh berbeda dengan branding sebelumnya , yaitu “The Ultimate in Diversity“. Kita tidak ada pilihan lain mengenai branding baru Pariwisata Indonesia ini selain harus didukung 100% dari semua pihak Pemerintah Pusat, Daerah selaku DTW, Daerah Tujuan Wisata (tourist destination) -, dan dari segenap bidang usaha pariwisata serta industri penunjangnya dan masyarakat secara umum.

Di antara 5 (lima) hal yang kita andalkan dalam Wonderful Indonesia, hanya “Wonderful Value of Money” (yaitu Price Competitiveness) yang terbukti di tahun 2009 oleh WEF dinilai sebagai wonderful, karena menempati urutan ke-3 termurah, seperti dapat Anda lihat di bawah ini.
Wonderful Nature (Nature Resources: urutan ke-28);
Wonderful Culture (Cultural Resources: urutan ke-37);
Wonderful People (Human Resources: urutan ke-42);
Wonderful Food (Health & Hygiene: urutan ke-110);
Wonderful Value for Money (Price Competitiveness: urutan ke-3).

Bagaimana kita mendukungnya untuk masing-masing Wonderful Item tersebut, dan bagaimana dengan posisi “wonderful items” lainnya?
“Wonderful Indonesia” yang kita miliki dewasa ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Jika tidak demikian halnya, tentu Indonesia di tahun 2009 tidak akan menempati urutan hanya di tempat ke-81 dari 133 Negara Tujuan Wisata dalam penilaian “Daya Saing Pariwisata”.

PARIWISATA INTERNASIONAL
Berdasarkan analisa WTO , wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 1 milyar juta orang di 2010 yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 1 trilyun dan 1,6 milyar orang di 2020. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 persen, bahkan di 28 negara pendapatan tumbuh 15 prosen per tahun. Wisatawan mancanegara di tahun 2010 berkisar 7-8 juta orang.
Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri di masing-masing negara jumlahnya lebih besar lagi dan kelompok ini merupakan penggerak utama dari perekonomian nasional. sebagai gambaran di Indonesia jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2000 adalah sebesar 134 juta dengan pengeluaran sebesar Rp. 7,7 triliun. Jumlah ini akan makin meningkat dengan adanya kemudahan untuk mengakses suatu daerah.
Atas dasar angka-angka tersebut maka pantutlah apabila pariwisata dikategorikan sebagai the world’s largest industry. Sekitar 8 persen dari ekspor barang dan jasa, pada umumnya berasal dari sektor pariwisata. Dan pariwisata pun telah menjadi penyumbang terbesar dalam perdagangan internasional dari sektor jasa, kurang lebih 37 persen, termasuk 5-top exports categories di 83% negara WTO, sumber utama devisa di 38% negara dan di Asia Tenggara pariwisata dapat menyumbangkan 10 –12 persen dari GDP serta 7 – 8 persen dari total employment.
Dominasi tujuan wisata pun mulai berubah. Apabila di tahun 1950, 15 tujuan wisata utama di dunia terkonsentrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang mendatangkan 97% dari jumlah wisatawan dunia, maka pada tahun 1999 jumlah ini menurun menjadi 62%, sisanya menyebar diberbagai belahan dunia terutama Asia Timur , Eropa Timur, dan Amerika Latin. Diantaranya di kawasan Asia Timur dan Pasifik, kedatangan wisatawan tercatat 122 juta; tertinggi diraih oleh Cina sebesar 31,29 juta dengan perolehan devisa USD 16,231 miliar. sedangkan terendah dari sepuluh besar adalah Jepang dengan kedatangan wisatawan 4,757 juta dan memperoleh devisa USD. 3,374 miliar. Dan Indonesia merupakan negara dengan urutan kedelapan yang dikunjungi oleh 5,064 juta dengan peroleh devisa USD. 5,7 miliar (pada tahun 2000).
Prospek pariwisata ke depan pun sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (inbound tourism) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020.
Berdasarkan angka perkiraan tersebut maka, para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang.
Pemanfaatan peluang dilakukan melalui re-positioning keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Walaupun demikian, persaingan ini seharusnya disikapi pula bersama-sama dengan persandingan sehingga mampu menciptakan suasana co-opetition ( cooperation and competition ) terutama dengan negara tetangga yang lebih siap dan lebih sungguh-sungguh menangkap peluang datangnya wisatawan internasional di daerah mereka masing-masing. Paling tidak kita harus mampu menangkap dan memanfaatkan “ tetesan ” wisatawan yang berkunjung ke negara tetangga untuk singgah ke Indonesia.

PERUBAHAN POLA KONSUMSI
Disamping jumlah wisman yang makin meningkat, saat ini pun telah terjadi perubahan consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya (culture) dan peninggalan sejarah (heritage) serta eko-wisata (nature).
Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi dengan berbagai strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik disisi pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintahan perlu dilakukan perubahan skala prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi hal ini. Disisi lain ada porsi kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh swasta yang lebih mempunyai sense of business karena memang sifat kegiatannya berorientasi bisnis. Dan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu pula porsi kegiatan untuk pemerintah daerah yang akibat adanya otonomi daerah lebih memiliki wewenang untuk mengembangkan pariwisata daerah. Secara sederhana pembagian upaya promosi misalnya akan dapat ditempuh langkah-langkah dimana untuk pemerintah pusat melakukan country-image promotion , daerah melakukan destination promotion sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta melakukan product promotion masing-masing pelaku industri.
Di bidang budaya harus dirintis kembali pengembangan dan peningkatan kehidupan kebudayaan dikalangan masyarakat secara rutin dan berkesinambungan diberbagai tingkatan daerah sejak desa sampai ke perkotaan, tidak lagi dipusatkan hanya di Pusat ataupun di ibu kota propinsi. Gerakan massal ini memerlukan waktu minimal 5 – 10 tahun. Adanya upaya penyeragaman budaya menjadi budaya nasional, seperti pada masa lalu, haruslah dicegah agar ke-bhineka-an budaya dan kesenian dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan alamiah. Apresiasi budaya dan kesenian diberbagai tingkatan harus dilakukan oleh rakyat secara spontan bukan lagi didasarkan karena adanya arahan dari pusat ataupun diselenggarakan melalui panitia pusat. Yang pada akhirnya setelah surat keputusan berakhir maka berbagai event ataupun festival pun tidak muncul lagi dan menunggu SK berikutnya. Paragdima berpikir semacam ini haruslah dikikis habis oleh para pelaku pariwisata itu sendiri. Dan seandainya pun Pemerintah ada dananya dan akan membantu kegiatan-kegiatan budaya kesenian, hendaknya hanyalah bersifat start-up untuk menggulirkan kegiatan tersebut pada tahap-tahap awal sedangkan untuk selanjutnya harus dapat dikembangkan sendiri dari swadaya masyarakat.
Dibidang peninggalan benda-benda sejarah pun hendaknya dilakukan pendekatan yang serupa. Ekplorasi situs-situs baru, pemeliharan peninggalan sejarah, museum, dilakukan tidak semata-mata memenuhi kewajiban dinas atau alasan ilmu pengetahuan. Apresiasi terhadap peninggalan sejarah dapat lebih ditingkatkan. Pola berfikirp hendaknya di re-positioning yakni dengan menjadikan semua hal diatas sebagai daya tarik bagi wisatawan dunia untuk berkunjung ke Indonesia umumnya dan Sumatra Barat khususnya. Perubahan ini tidak akan merusak keberadaan dari benda-benda bersejarah bahkan akan makin memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi baik terhadap upaya pemeliharaan benda bersejarah maupun terhadap budaya bangsa.

TEKNOLOGI DAN PARIWISATA
Dari data yang disajikan WTO, terdapat hal yang menarik yakni bahwa ternyata 4 negara menjadi kelompok besar penyumbang wisatawan dunia. Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Inggeris menyumbangkan 41% dari pendapatan pariwisata dunia.
Dari segi teknologi, keempat negara inipun merupakan negara-negara terbesar pengguna teknologi informasi- internet, yakni 79 persen dari populasi internet dunia (tahun 1997) k.l. 130 juta pengguna internet. Angka-angka ini menunjukan korelasi yang erat antara pemakaian teknologi informasi dengan peningkatan jumlah wisatawan di suatu negara.
Internet merupakan database berbagai informasi -termasuk informasi pariwisata, yang membuat hidup jauh lebih mudah (to make life much easier) . Wisatawan kini tidak sabar menunggu informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri dan lebih yakin terhadap pilihannya.
Mengapa hal ini menjadi sangat penting di industri pariwisata? Hal ini karena produk ataupun jasa yang diinginkan di sektor pariwisata tidak muncul pada saat transaksi berlangsung. Pada saat perjalanan wisata ‘dibeli’, yang pembeli ketahui hanyalah informasi yang berada di komputer melalui reservation system. Yang dibeli oleh wisatawan hanyalah “hak” untuk suatu produk, jasa penerbangan ataupun hotel. Berbeda dengan produk, wisata tidak dapat menyediakan sample sebelum keputusan untuk membeli dilakukan, it cannot be sampled before the traveler arrives. Keputusan untuk membeli pun kebanyakan berasal dari rekomendasi dari relasi, brosur, atau iklan diberbagai media cetak. Jadi sesungguhnya bisnis pariwisata adalah bisnis kepercayaan atau trust.
Dengan adanya internet, informasi yang dibutuhkan untuk suatu perjalanan wisata tersedia diujung jari. Konsumen sekarang dapat langsung berhubungan dengan sumber informasi tanpa melalui perantara.
“if you are not online, then you are not on-sale. If your destination is not on the Web then it may well be ignored by the millions of people who now have access to the internet and who expect that every destination will have a comprehensive presence on the Web. The Web is the new destination marketing battleground and if you are not in there fighting then you cannot expect to win the battle for tourist dollars”
Haruslah diyakini bahwa web adalah saluran ideal dan alat yang ampuh untuk mempromosikan daerah tujuan wisata, dengan biaya yang sangat murah. Namun dalam berkompetisi ini yang harus diperhatikan, karena merupakan senjata utama kita, adalah kualitas dari informasi itu sendiri. Karena wisatawan akan mendasarkan keputusannya untuk mengunjungi obyek wisata hanya kepada berbagai informasi yang tersedia untuk mereka di Web. Sekali mereka mendapat informasi yang keliru maka keunggulan teknologi ini akan menjadi tidak ada gunanya.
Apresiasi yang sangat besar dapat ditunjukan pada pengelola http://west-sumatra.com dan http://www.faceofindonesia.com dengan jalan memberikan data-data yang reliable dalam bentuk foto ataupun artikel. Data-data yang reliable sangat dibutuhkan sebagai referensi bagi calon wisatawan.

COMMUNITY-BASED TOURISM DEVELOPMENT
Sejak awal millenium baru, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan community-based tourism (CBT).
Adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni adventure travel , cultural travel dan eco-tourism. Dan ada pula small family-owned hotels, atau home-stay yang biasanya berkaitan erat dengan tiga jenis kegiatan diatas.
Bank Dunia yakin bahwa peningkatan wisata dengan cara tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sekaligus memelihara budaya. CBT akan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, disamping perolehan pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. CBT dapat menciptakan kesempatan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat.
CBT diharapkan juga mampu menumbuhkan kebanggaan akan kegiatan pariwisata. CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan dinikmati hasilnyapun.
Yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam konsep CBT adalah wisatawan domestik yang perannya sangat besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang nantinya diharapkan akan dikunjungi oleh wisman. Obyek-obyek wisata yang sering dan padat dikunjungi oleh wisatwan domestik akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang jarang dikunjungi. Makin banyak wisatwan domestik berkunjung , makin terkenal obyek tersebut dan pada akhirnya merupakan promosi untuk menarik datangnya wisatwan mancanegara.
Dengan pelaksanakan otonomi daerah, pengembangan dan pembangunan obyek wisata atas dasar CBT merupakan tugas pemerintah daerah, meskipun tetap diupayakan agar hanya sampai sebatas sebagai fasilitator untuk menarik investor swasta melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Event-event pariwisata harus disusun secara konsisten sehingga dapat dijadikan acuan para pelaku pariwisata menjual event tersebut ke pasar pariwisata dunia.
Tanpa kalender event yang pasti dan berkualitas maka akan sulit menarik wisatawan. Prasarana pariwisata pun harus ditingkatkan kualitasnya terutama yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (TOURISM SATELLITE ACCOUNT)
Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, maka mau tidak mau pariwisata pun harus mengikuti pakem ilmu ekonomi yakni setiap kegiatan harus dapat di-kuantitatif-kan melalui alat statistik sehingga dapat mencerminkan pencapaian sesungguhnya dari kegiatan yang sudah direncanakan.
Saat ini penghitungan angka-angka statistik pariwisata didasarkan pada data sekunder yang berasal dari berbagai lembaga yang terlibat langsung dengan kedatangan wisatawan, antara lain Imigrasi, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Depbudpar, Disparda, PHRI. Kesulitan akan dihadapi apabila angka-angka statistik kita digabungkan ataupun dibandingkan dengan angka statistik negara lain seringkali tidak sepadan atau tidak apple to apple.
Untuk itulah WTO pada tahun 1991 dalam International Conference on Travel and Tourism Statistics di Ottawa, merekomendasikan diterapkannya ukuran baru tentang sumbangan pariwisata terhadap perekonomian yang dikenal dengan Tourism Satellite Account (TSA) atau NESPARNAS (Neraca Satelit Pariwisata Nasional). Standar statistik ini sesungguhnya mengacu kepada UN System of National Accounts yang menampilkan definisi dan klasifikasi yang dipergunakan untuk survai sesuai standar internasional, sumbangan terhadap perekonomian dan keterkaitannya dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, konsumsi yang dilakukan oleh wisatawan baik untuk sektor pariwisata maupun sektor lainnya.
Konsep-konsep penerapan TSA di Indonesia saat ini sedang dikembangkan dan diharapkan dapat terus diterapkan secara bertahap.

Bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN dan ASIA PASIFIK?
Data yang mampu penulis rangkum melulu hanya mengenai Indonesia. Tugas MAPPAS-lah untuk merangkum dan me-analisa data Sumatra Barat agar dapat diketahui dengan precise posisi Sumbar ditengah daerah lainnya.
World Economic Forum (WEF) tentang Index Daya saing Perjalanan & Pariwisata (The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI), telah menerbitkan TTCI edisi 2009, di mana Indonesia menempati posisi ke-81 dari 133 negara yang diikut-sertakan dalam penilaian. Dengan demikian Indonesia mengalami “penurunan” dari posisi ke-80 di antara 130 negara di tahun 2008.
Indonesia berada di urutan 5 di antara 8 negara ASEAN (hanya ada data 8 dari 10 negara ASEAN) dan di antara 25 negara Asia Pasifik berada di urutan 15. Posisi teratas di ASEAN ditempati oleh Singapura yang menduduki tempat ke-2 di antara 25 negara Asia Pasifik dan secara global berada pada posisi 10 di antara 133 negara. Malaysia di posisi ke-2 ASEAN, urutan ke-32 dunia dan posisi ke-7 di Asia Pasifik. Pada urutan berikutnya adalah Thailand pada posisi ke-3 ASEAN, ke-8 Asia Pasifik dan ke-39 dunia. Sementara itu, Philippina dan Vietnam masing-masing menduduki urutan ke-7 dan ke-8 di ASEAN, berada di posisi ke-86 dan 89 dunia dan urutan ke-16 dan ke-17 Asia Pasifik. Lihat TABEL .
Adapun TTCI tersebut dimaksudkan untuk mengukur berbagai faktor dan kebijakan agar menarik untuk pengembangan Sektor Perjalanan & Pariwisata di berbagai negara. Index tersebut diperoleh dari penilaian 14 kriteria yang disebut Travel & Tourism (T&T) Competitiveness Pillars, yang dikelompokkan dalam 3 Category.
Satu hal yang menggembirakan adalah posisi Indonesia dalam hal Daya saing Harga Jasa Industri Pariwisata berada pada peringkat 3 dan Upaya Memprioritaskan Pariwisata pada urutan 10.
Seperti diperlihatkan di TABEL, Indonesia menduduki urutan ke-5 di antara 8 negara ASEAN.

*1 kawasan terlindung mencakup flora, fauna, dan budaya.

Sumber:
Santosa, Setyanto P. 2002. Pengembangan Pariwisata Indonesia
Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (tesis) S2 Kajian Pariwisata: Universitas Udayana.
WTO, World Tourism Organization, 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: